Tata Cara Pengaduan

Relevansi: Pengaduan harus terkait dengan pelanggaran hukum, kecurangan, korupsi, atau perilaku tidak etis yang berkaitan dengan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di Provinsi Kaltim.

Keterbukaan: Sistem harus menerima pengaduan dari berbagai pihak, baik internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat umum), dan dapat dilakukan secara anonim atau teridentifikasi.

Aksesibilitas: Pengaduan harus dapat dilakukan dengan mudah melalui platform daring yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

 Keamanan dan Kerahasiaan: Sistem harus menjamin keamanan data pengaduan serta kerahasiaan pelapor, baik identitas maupun informasi yang dilaporkan.

Penanganan yang Cepat: Pengaduan harus ditangani dengan cepat dan efisien untuk memastikan investigasi yang tepat waktu atas informasi yang dilaporkan. 

Tanggapan dan Tindak Lanjut: Diperlukan mekanisme yang jelas untuk memberikan tanggapan atas pengaduan yang masuk serta tindak lanjut terhadap hasil investigasi yang telah dilakukan.

Transparansi: Ada kebutuhan untuk menjaga transparansi dalam proses penanganan pengaduan, termasuk informasi mengenai langkah-langkah yang diambil dan keputusan yang dibuat.

Perlindungan Pelapor: Sistem harus menyediakan perlindungan bagi pelapor dari segala bentuk intimidasi atau pembalasan yang mungkin terjadi akibat pengaduan yang mereka sampaikan.